RSUD KH MANSYUR KINTAP

Hari Ini: Monday 28/11/2022 - 07:19>
Mengikuti Workshop Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Untuk Dinas Kesehatan, BLUD RSUD dan BLUD Puskesmas se-Kabupaten Tanah Laut

Awal Bulan November ini Direktur, Kasi dan karyawan pendukung pengadaan barang dan jasa pemerintah RSUD KH. Mansyur mengikuti Workshop yang diadakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut pada 1-3 November di Aula Sarantang Saruntung Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut. 

Pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah merupakan kegiatan penting demi melaksanakan pembangunan dan untuk menjalankan roda pemerintahan yang efektif. Kegiatan pengadaan barang atau jasa oleh pemerintah merupakan kegiatan yang harus diatur dan diregulasi agar pengadaan barang tersebut bisa berjalan sesuai dengan yang diinginkan oleh pemerintah yang tercantum dalam peraturan pemerintah. Kegiatan pengadaan barang seperti ini sangat sensitif, mengingat hal ini berhubungan langsung dengan penggunaan keuangan negara baik keuangan daerah maupun keuangan pusat. Banyak pejabat pelaksana pengadaan barang atau jasa merasa ragu bimbang dan takut bila kebijakan yang dilaksanakan untuk mengeksekusi pengadaan barang atau jasa melanggar hukum yang berlaku. Agar pelaksanaan pengadaan barang dan jasa tersebut tidak melanggar hukum maka pemerintah mengeluarkan peraturan-peraturan khusus yang bisa disajikan pedoman pelaksanaan pengadaan barang atau jasa. Bila semua pengadaan barang atau jasa dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada maka hampir bisa dipastikan bahwa pengadaan barang atau jasa tersebut sudah benar dan sesuai dengan palung hukum yang ada.

Kegiatan workshop ini juga bertujuan menginformasikan perubahan peraturan terkait pengadaan barang dan jasa yang awalnya diatur dalam Peraturan Presiden No.16 Tahun 2018 menjadi Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021.

Dari sejumlah perubahan tersebut, beberapa poin penting yang perlu diperhatikan antara lain:

Usaha Mikro Kecil dan Koperasi

  1. K/L/PD wajib mengalokasikan paling sedikit 40% dari nilai anggaran belanja barang/jasa untuk penggunaan produk usaha kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri;
  2. Jika sebelumnya diatur bahwa segmentasi usaha kecil dapat mengerjakan paket sampai dengan Rp 2,5 Milyar, maka pada Perpres ini sampai dengan Rp 15 Milyar rupiah yang diperuntukan bagi usaha kecil dan/atau koperasi.

Produk Dalam Negeri

  1. Kewajiban Penggunaan produk dalam negeri dilakukan apabila terdapat produk dalam negeri yang memiliki penjumlahan nilai TKDN ditambah nilai BMP paling sedikit 40%.
  2. Kewajiban tersebut dilakukan pada tahap perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan, atau pemilihan penyedia dan dicantumkan dalam RUP, spesifikasi teknis/KAK dan Dokumen Pemilihan.

SDM dan Kelembagaan

Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa terdiri dari:

  1. Sumber Daya Pengelola Fungsi Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (jabfung pengelola PBJ) dan personel lainnya (non-jabfung). Personel lainnya terdiri dari ASN (PNS dan PPPK), prajurit TNI dan anggota Polri;
  2. Sumber Daya Perancang dan Sistem Pengadaan Barang/Jasa: sumber daya manusia yang melaksanakan perancangan kebijakan dan sistem Pengadaan Barang/Jasa.
  3. Sumber Daya Pendukung Ekosistem Pengadaan Barang/Jasa: sumber daya manusia yang terdiri dari berbagai keahlian tertentu dalam mendukung pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

Terkait kelembagaan, salah satu poin penting penting yang ditambahkan adalah Kepala UKPBJ wajib memenuhi standar kompetensi jabatan yang mencakup kompetensi teknis di bidang pengadaan barang/jasa.

Pelaku Pengadaan

Pada Perpres 12/2018, Pj/PPHP dihapus sehingga semua pasal yang mengatur penetapan, tugas dan kewenangan Pj/PPHP dengan sendirinya dihapus.

Jasa Konstruksi

Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultan Konstruksi akan diatur oleh LKPP. Sebelumnya diatur oleh Permen PUPR, terakhir dengan Permen PUPR No. 14 Tahun 2020.

Pembinaan Penyedia

Kriteria penanganan sanksi daftar hitam dibagi menjadi dua bagian, pertama, terkait sanksi etik karena menyampaikan dokumen/keterangan palsu/tidak benar, terindikasi persekongkolan dan terindakasi KKN. Kedua, terkait sanksi non etik karena mengundurkan diri saat proses pemilihan, mengundurkan diri sebelum penandatanganan kontrak, tidak melaksanakan kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, tidak menyelesaikan kewajiban pada masa pemeliharaan.

E-Purchasing dan Katalog Elektronik

Ada dua hal menarik yang diatur terkait hal ini, pertama, pembelian elektronik atau e-purchasing tidak saja melalui katalog elektronik tapi juga melalui toko daring, kedua terjadi perluasan fungsi dari sebelumnya hanya berfokus pada pemilihan produk menjadi pengelolaan katalog elektronik yang dilaksanakan oleh K/L/PD.


Kembali Ke Halaman Sebelumnya